Pesan Skripsi
Status anak angkat menurut kompilasi Hukum Islam (studi kasus tentang pengesahan anak angkat dan pembagian harta warisan di Pengadilan Negeri Kudus)
| Minggu, 11 Maret 2012 09:39

Mengangkat anak merupakan suatu perbuatan hukum, oleh kerena itu perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Status demikian inilah yang sering menimbulkan permasalahan di dalam keluarga. Persoalan yang sering muncul dalam peristiwa gugat menggugat itu biasanya mengenai sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut, serta kedudukan anak angkat itu sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya.

Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung tanggal 7 April 1979 no.2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak dikatakan antara lain bahwa; “Pengesahan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan di Pengadilan Negeri, dan tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan akta notaris yang di legalisir oleh Pengadilan Negeri”. (Muderis Zaini 1995:112) Dengan demikian, setiap kasus pengangkatan anak harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri.

Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah / nasab / keturunan (Hilman Hadikusuma 1983:78). Dengan kata lain bahwa peristiwa pegangkatan anak menurut hukum kawarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut (Zakiah Darodjat 1986:64).

Hal ini, tentunya akan menimbulkan masalah dikemudian hari apabila dalam hal warisan tersebut tidak dipahami oleh anak angkat, dikarenakan menurut hukum Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya, maka sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian “Wasiat Wajibah” sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya. Sebagaimana telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat 2 yang berbunyi : “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.

Permasalahan pengangkatan anak dan pembagian harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas menarik bagi penulis untuk membahasnya terutama berkaitan dengan bagaimana penyelesaiannya di Pengadilan Negeri Kudus.

Download: Status anak angkat menurut kompilasi Hukum Islam (studi kasus tentang pengesahan anak angkat dan pembagian harta warisan di Pengadilan Negeri Kudus)

Password: cVU7k88g

 
4skripsi.com

4skripsi adalah pusat download skripsi, tesis, disertasi, jurnal, makalah, KTI dan tugas akhir gratis. Medotologi penelitian, teknik analisis data dan spss.
Seluruh skripsi yang ada dapat didownload sebagai referensi dengan menyertakan data penulisnya.

Gratis kiriman skripsi terbaru dari email:
Skripsi