Skripsi Gratis, Metodologi Penelitian, Analisis Data , SPSS

Kumpulan judul-judul skripsi hukum pidana

1. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak
2. Kajian Kriminologis Perilaku Jahat Anak-Anak
3. Suatu Tinjauan Yuridis Atas Kasus Pencabulan Dalam Putusan Pengadilan Negeri No.1050/Pid/B/2004/PN/Sby
4. Analisa Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Website atas Cyberporn Ditinjau dari KUHP dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
5. Eksistensi Pidana Denda dan Pemidanaan dalam Konteks Kitab Undang-undang Hukum Pidana
6. Kajian Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Istri
7. Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pengadilan HAM Ad Hoc Terhadap Prinsip Asas Lagalitas
8. Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Negara
9. Kedudukan Rekam Medis Dalam Pembuktian Perkara Malpraktek di Bidang Kedokteran
10. Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Suami Terhadap Istrinya
11. Kajian Yuridis Pelaku Tindak Pidana Narkotika
12. Pertimbangan Hukum Pengadilan Militer Terhadap Anggota Militer Yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika
13. Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Berupa Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia
14. Tindak Pidana Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam
15. Peranan Laboratorium Forensik Dalam Pembuktian Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Untuk Tingkat Penyidikan
16. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasrakatan Porong Sidoarjo
17. Pembuktian Pidana Melalui Short Message Service Berdasarkan KUHAP
18. Keabsahan Kesaksian Yang Disampaikan Secara Teleconference Di Persidangan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
19. Pertanggungjawaban Pemilik Senjata Api Legal Yang Disalahgunakan Oleh Orang Lain
20. Peranan Visum et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan
21. Peranan Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba
22. Tinjauan Tentang Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Kekuatan Alat Bukti
23. Tinjauan Yuridis Kasus Penghentian Penyidikan Atas Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Oleh Kejaksaan Agung
24. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Phedofilia
25. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Mengawasi Tender BUMD di Sumatera Utara
26. Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan Tidak Sehat Dalam Tender Proyek
27. Pelanggaran Prinsip Miranda Rule (Pendampingan Penasihat Hukum) Dalam Praktik Peradilan Pidana di Indonesia
28. Perlindungan Atas Korban dalam Pelanggaran HAM Berat dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Internasional
29. Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam
30. Euthanasia Ditinjau Dari Segi Medis dan Hukum Pidana
31. Tinjauan Yuridis Atas Pengajuan Grasi Dalam Kajian Pidana
32. Penayangan Iklan Supranatural di Media Televisi Ditinjau Dari Etika Pariwara dan Kajian Pidana
33. Tindak Pidana Cyber Crime Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008
34. Tinjauan Atas Pemberitaan Yang Berindikasi Adanya Pencemaran Nama Baik Oleh Media Massa Dalam Perspektif Kode Etik Jurnalistik dan Undang-undang Pers
35. Tindakan Diskresi Polisi Dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikan Pidana
36. Tinjauan Yuridis Penyembunyian Identitas Pelaku Tindak Pidana Oleh Pers Dalam Acara Bertema Investigasi Kriminal
37. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak di Bawah Umur
38. Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Data Dalam Informasi dan Transaksi Elektronik
39. Tinjauan Pidana Penegakan UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Dalam Pelaksanaan Konservasi Taman Nasional Bali
40. Tinjauan Atas Tindakan Aborsi dengan Dalih Indikasi Medis Karena Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan Incest
41. Tinjauan Yuridis Pelanggaran Rahasia Kedokteran
42. Tinjauan Atas Penyalahgunaa Ijin Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) Bagi Warga Negara Asing
43. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Kartu Kredit Orang Lain
44. Hubungan Kausalitas Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan
45. Analisis Yuridis Pemalsuan Surat Persetujuan Istri Dalam Melakukan Poligami
46. Perlindungan Nasabah Bank Dalam Penggunaan Internet Banking Atas Terjadinya Cyber crime
47. Tinjauan Yuridis Keabsahan Pengajuan Kasasi Atas Putusan Praperadilan
48. Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Transaksi Perbankan
49. Penjatuhan Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia
50. Peranan Kepolisian Dalam Tindak Pidana Hacking Terhadap Perbankan
51. Tinjauan Atas Pengajuan Praperadilan oleh Pihak Ketiga Atas Penghentian Penyidikan Atau Penuntutan Dalam Perkara Korupsi
52. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging
53. Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Illegal Logging Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
54. Tinjauan Yuridis Atas Kasus Pembunuhan Berencana Yang didahului Tindak Pidana Perkosaan
55. Tinjauan Atas Permohonan Kasasi Winai Nakprasit dan Sawong Tiectacun Dalam Perkara Illegal Fishing
56. Analisa Pertanggungjawaban Penyidik Polri dan Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Terpidana dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap atau Error in Persona
57. Pertanggungjawaban Dalam Pelaksanaan Kewenangan Tembak Di Tempat Yang Dimiliki Oleh Kepolisian Republik Indonesia
58. Pertanggungjawaban Dalam Pelaksanaan Kewenangan Tembak Di Tempat Yang Dimiliki Oleh Kepolisian Republik Indonesia
59. Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Perkara Perpajakan
60. Implementasi Kewenangan Polisi Untuk Melakukan Kegiatan Pengambilan Sidik Jari Dengan Teknik Daktiloskopi Dalam Penyidikan Perkara Pidana
61. Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak
62. Peranan Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Dengan Racun
63. Tinjauan Yuridis Terhadap Profesi Artis Di Bawah Umur Sebagai Suatu Bentuk Eksploitasi Terhadap Anak
64. Kekuatan Kesaksian Yang Berdiri Sendiri Dalam Proses Persidangan
65. Usaha-Usaha Bank Indonesia Dalam Menanggulangi Peredaran Uang Palsu Di Indonesia Berdasarkan Pasal 244 dan 245 KUHP
66. Studi Komparasi Pembuktian Terbalik Antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
67. Analisis Mengenai Eksistensi Pidana Mati di Indonesia (Suatu Kajian dari Pengaruh Psikologis Bagi Masyarakat)
68. Peranan Ilmu Forensik Dalam Usaha Memecahkan Kasus-Kasus Kriminalitas
69. Peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundring)
70. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan
71. Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pengungkap Fakta (Whistleblower) Dalam Perkara Pidana (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban)
72. Penyertaan Modal Sementara Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Upaya Penyelamatan Bank Gagal (Studi Kasus: PT. Bank Century Tbk.)